Pasal 27 ayat 3 UU ITE; hambatan atau tantangan?

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. — Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat 3, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ini adalah salah satu ayat dalam UU ITE yang ditentang oleh banyak pihak karena dinilai bisa mengekang kebebasan ekspresi menyatakan pendapat. Bahkan sampai diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya semua usaha ini gagal total. Pertanyaan saya adalah apakah kemudian ini menghambat aktifitas kita sebagai netter/blogger, ataukah kita menganggapnya sebagai tantangan.

Jika kita — para netter/blogger — corong suara di internet menganggap pasal 27 ayat 3 ini sebagai hambatan, maka sesungguhnya kita membiarkan kebebasan berekspresi khususnya di dunia internet diberangus. Akibatnya, pernyataan-pernyataan kritis yang selama ini muncul akan lama-lama mengabur kembali. Saya menyarankan, meskipun pasal 27 ayat 3 ini tidak lagi bisa kita tolak, mari kita menganggapnya sebagai tantangan yang harus dilewati. Seperti rajawali yang terbang di atas badai, selayaknya para netter/blogger ini mengungguli pasal 27 ayat 3 UU ITE ini.

Saya memandang UU ITE ini sebagai sikap gagap penyelenggara negara dalam demokrasi. Pemerintah ingin dilihat oleh dunia sebagai negara yang demokratis, tetapi tidak siap untuk menerima konsekuensi dari masyarakat yang demokratis. Salah satu konsekuensi praktis dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang di internet hal itu berarti kebebasan hampir tanpa batas. Pemerintah ingin menjamin kebebasan berekspresi ini, tetapi yah masih jaminan yang “suam-suam kuku”, masih takut-takut lah.

Sebagaimana diketahui bersama, zaman ini yang berkuasa adalah informasi. Apalagi dengan media internet, informasi ini bisa bergerak dan menyebar hampir secepat kejapan mata. Lihat saja bagaimana akhir-akhir ini pergerakan sosial politik di banyak negara didorong dan difasilitasi oleh sosial media internet. Terlepas dari benar tidaknya informasi yang beredar, tidak bisa disangkal bahwa informasi bisa menggiring opini publik. Nah, saya merasa inilah yang sebenarnya melatarbelakangi UU ITE ini.

Kasus ibu Prita vs OMNI, menunjukkan dengan jelas bagaimana pasal 27 ayat 3 UU ITE ini bisa mendapatkan multitafsir, atau saya lebih suka mengatakan salah tafsir dari para penegak hukum. Perhatikan pernyataan “… tanpa hak …”! Hak macam apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya? Warga negara ini punya hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945, seperti hak berpendapat, hak politik, hak berpendidikan, hak beragama, dll. Ditambah juga hak-hak yang dijamin Undang-Undang yang lain, seperti hak konsumen, hak buruh, dll. Bukankan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini dengan sengaja menghapuskan semua hak yang dimiliki oleh warga negara. Apalagi kalau ditambahkan adanya “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sudahlah, mau dibilang apapun UU ITE ini memang memberangus hak-hak warga negara.

Cuma, bagaimana kita – para netter/blogger – bisa mengalahkan tantangan ini?Meskipun banyak netter yang belum cerdas dalam menyampaikan pendapat, tetapi kebanyakan blogger Indonesia yang aktif sudah tidak perlu lagi diajari apa artinya kebebasan yang bertanggungjawab itu. Lihat saja kontribusi para netter Indonesia dalam buku dan film Linimas(s)a. Kalau saja pemerintah membaca atau melihat film ini, mestinya sudah cukup untuk melihat bagaimana cerdasnya netter Indonesia tanpa adanya Undang-undang yang “mengatur” kita. Tetapi untuk mengalahkan tantangan UU ITE, khususnya pasal 23 ayat 1, musti ada strategi khusus dari para netter/blogger.

Saran saya adalah sudah waktunya para blogger untuk belajar kepada para jurnalis. Perlu para blogger mengerti etika jurnalisme. Saya bukan seorang jurnalis, tetapi saya melihat bahwa etika jurnalisme ini adalah senjata efektif untuk mengalahkan UU ITE ini. Apakah kemudian aktivitas ngeblog menjadi lebih berat? Rasa-rasanya tidak. Yang harus kita ambil adalah prinsip-prinsip jurnalisme yang membuat setiap pemberitaan tidak bisa dituntut secara hukum menurut UU ITE.

Salah satunya adalah prinsip penting tentang membedakan fakta dengan opini dalam menulis informasi di internet. Jika yang dituliskan akan dianggap sebagai fakta, maka pastinya harus disiapkan bukti-bukti yang mendukung. Misal, jika ada blogger yang akan menuliskan keluhan tentang pelayanan instansi tertentu. Usahakan selalu ada bukti-bukti, misal rekaman audio, atau gambar sekrensut :), atau bukti-bukti lainnya. Ingat juga bahwa fakta itu bisa berarti fakta kebenaran hukum atau fakta dari narasumber. Jika ada narasumber, pastikan juga untuk mencantumkan nama narasumber itu. Pastikan juga ada rekaman wawancara yang tidak mungkin disanggah. Pastikan untuk mengutip apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi.

Jika informasi yang disampaikan berbentuk opini, harus dipastikan bahwa penerima informasi jelas menangkapnya sebagai opini, bukannya fakta. Jika harus menyangkut pihak lain, konfirmasikan apakah mereka bersedia disebut dengan jelas atau disamarkan.

Intinya, bagi saya adalah pintar-pintarnya kita menggunakan kecerdasan untuk “mengakali” UU ITE ini. Jangan dengan adanya UU ITE ini kita berhenti ngeblog dan bersikap kritis. Tetaplah berekspresi dan jadikan Indonesia lebih baik dengan blog-blog, tweets, dan status-status yang kita tulis.

CC BY-NC-SA 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

3 thoughts on “Pasal 27 ayat 3 UU ITE; hambatan atau tantangan?

    1. martianuswb Post author

      Kaget kula, tulisan punika dipunwaos deneng panjenengan, pakdhe Blontank. Maturnuwun sampun mampir wonten gubug kula punika 🙂

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.